Yang Tidak Dukung SBY adalah Koruptor

MANADO, KOMPAS.com — Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengambil alih kepemimpinan partai dari tangan Ketua Umum Anas Urbaningrum merupakan keputusan yang tepat demi menyelamatkan partai.

"Langkah SBY harus didukung penuh semua kader PD mulai dari pengurus pusat, provinsi, hingga kabupaten. Siapa pun kader yang tidak sepakat dengan keputusan SBY, berarti kader tersebut adalah pendukung koruptor," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, SH Sarundajang, Rabu (13/2/2013).

Sarundajang yang juga adalah Gubernur Sulawesi Utara berpendapat, demi mengamankan kebijakan SBY, perlu dibentuk Komite Penyelamat Partai. "Komite itu berisi kader-kader yang tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi di Tanah Air, dan bertanggung jawab langsung kepada SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi PD," ungkap Sarundajang.

Menurut dia, SBY harus bisa mengembalikan kejayaan partai. Langkah secepatnya yang harus dilakukan adalah dengan merekrut tokoh-tokoh antikorupsi, sesuai dengan visi Partai Demokrat. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/2/2013) malam, SBY menyatakan mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. SBY juga meminta agar Anas fokus pada kasus hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara Anas Urbaningrum menilai, tak tepat kata "nonaktif" digunakan untuk menggambarkan kondisinya saat ini. "Bukan dinonaktifkan sebagai ketua umum, tidak ada penonaktifan," ujar Anas di kediamannya di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Sabtu (9/2/2013) pagi.